22 Poin yang Mengguncang Dunia: Manifes Teknologi atau Panggilan Perang Digital?
Bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang diam-diam mengendalikan data intelijen militer, sistem kesehatan nasional, hingga kepolisian—lalu tiba-tiba melemparkan manifes 22 poin yang terdengar seperti campuran filsafat perang, kritik budaya, dan panggilan senjata digital. Itulah yang terjadi ketika Palantir, perusahaan software raksasa asal AS, membagikan intisari buku CEO-nya, Alexander Karp, di akun X resminya. Buku berjudul The Technological Republic itu bukan sekadar renungan: ini adalah deklarasi ideologis dari sebuah entitas yang punya contract bernilai jutaan dolar dengan pemerintah AS, Inggris, hingga lembaga seperti NHS dan Kementerian Pertahanan.
Nada manifesto itu keras dan tak kenal kompromi. Dalam poin pertama, disebutkan bahwa Silicon Valley punya hutang moral kepada negara yang memungkinkan kebangkitannya. Teknolog harus ikut bertempur, bukan hanya menciptakan aplikasi. Email gratis tidak cukup—kita butuh kekuatan keras, yang dibangun di atas perangkat lunak. Poin lain menyebut bahwa era pencegahan nuklir telah berakhir, dan kini kita memasuki era pencegahan berbasis AI. Ini bukan sekadar prediksi, tapi pernyataan bahwa masa depan perang akan dimenangkan oleh siapa yang menguasai algorithm .
Tanggapan publik meledak. Yanis Varoufakis, mantan menteri keuangan Yunani, menyebut manifesto itu sebagai sesuatu yang akan dilakukan kejahatan jika bisa membuat tweet . Kritik juga datang dari Cas Mudde, pakar populisme asal Belanda, yang menyebutnya sebagai teknofasisme murni. Ia menyerukan agar Eropa memutus kerja sama dengan Palantir. Bagi banyak orang, manifesto ini bukan sekadar pemikiran—ini adalah cetakan biru untuk dunia yang digerakkan oleh teknologi pengawasan dan militerisasi sipil.
Palantir bukan perusahaan biasa. Didukung oleh Peter Thiel, mentor JD Vance dan mantan rekan Elon Musk di PayPal, perusahaan ini bergerak di balik layar sistem keamanan global. Alexander Karp sendiri dikenal sebagai tokoh influential dan kontroversial, masuk daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Time. Namun kini, melalui 22 poin ini, Palantir tidak lagi hanya menyediakan tool —mereka ingin membentuk ideologi. Dan ideologi itu, bagi banyak pihak, terlalu dekat dengan bayangan otoritarianisme digital yang mereka sebut-sebut ingin dicegah.
Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal siapa yang punya power kekuasaan untuk mengendalikan masa depan.
Kalau software buat militer itu penting, kenapa nggak fokus aja ke riset tanpa harus bikin manifes kayak mau ganti rezim?
Hutang moral itu konsep yang menarik, tapi siapa yang menilai bentuk pembayarannya?
Bahaya banget kalau sekelompok elit teknologi merasa berhak menentukan arah negara lewat ideologi mereka sendiri.
Apa bedanya dengan propaganda? Cuma beda medium aja: dulu lewat radio, sekarang lewat thread X.
Setuju bahwa tech harus berkontribusi ke negara, tapi bukan berarti jadi weapon senjata biar pemerintah bisa mengintai semua orang.
Kalau Eropa mulai tarik diri dari kerja sama, ini bisa jadi awal keretakan besar di sektor tech global.
Pernah dengar perusahaan rilis manifesto politik lewat media sosial? Ini level baru dari corporate overreach.