Bareskrim Sita Ribuan Ponsel Impor Ilegal dari Lima Gudang di Jakarta
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menyita thousands ponsel impor ilegal dari lima gudang di Jakarta. Operasi penggeledahan dilakukan pada Rabu (15/4/2026) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, dan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan barang.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari direct order Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan dan menutup celah kebocoran di sektor kepabeanan. Menurutnya, ponsel-ponsel tersebut rencananya akan sold di pasar domestik tanpa melewati jalur hukum yang sah.
Tiga gudang berada di Penjaringan dan dua lainnya tersebar di Cengkareng. Barang bukti yang disita mencerminkan skala illegal import yang terus menjadi tantangan bagi penegak hukum. Selain merugikan negara dari sisi revenue pajak dan bea masuk, praktik ini juga mengancam market resmi serta konsumen yang berisiko membeli perangkat tanpa garansi atau standar keamanan.
Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus untuk melacak jaringan di balik penyelundupan. Langkah ini menunjukkan pressure yang meningkat terhadap pelaku kejahatan ekonomi, sekaligus upaya memperbaiki public trust terhadap sistem perdagangan yang adil. Sebelumnya, kasus serupa seperti vonis bebas bos PS Store Putra Siregar sempat memicu concern soal penegakan hukum di sektor ini.
Ribuan ponsel disita, tapi yang dijual bebas di online shop masih banyak. Apa ini cuma operasi simbolis doang?
Setidaknya ada action tindakan nyata. Tapi tetap perlu sistem pelacakan IMEI yang lebih ketat, bukan cuma razia gudang.
Teken perintah langsung dari Presiden? Baru kali ini serius kayak gini. Semoga follow-up tindak lanjut-nya nggak mandek.
Harga ponsel impor ilegal jauh lebih murah, jadi banyak yang cari. Tapi risikonya besar kalau kena blokir IMEI nanti.
Bayangin revenue loss kerugian negara kalau ini terus terjadi. Harusnya ini prioritas penegakan hukum ekonomi.
Tapi kok gudangnya selalu ketemu di Jakarta? Apa ada yang sengaja membiarkan atau cuma kebetulan lokasi operasi?