Habib Aboe Tiba di MKD DPR, Bakal Diperiksa soal Pernyataan 'Ulama dan Narkoba'
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, tiba di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Selasa (14/4), sekitar pukul 12.15 WIB. Kedatangannya menuai sorotan karena akan diperiksa atas statement kontroversial mengenai keterlibatan ulama dan pesantren dalam bisnis narcotics di Madura. Saat tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Habib Aboe hanya menyapa wartawan dengan singkat: "Assalamu’alaikum," tanpa memberikan clarification lebih lanjut.
Ia mengatakan kedatangannya murni karena mengikuti invitation dari MKD. "Enggak tahu, saya diundang aja," ujarnya saat ditanya soal tujuan pemeriksaan. Ketika dikonfirmasi apakah ini terkait pernyataannya tentang Madura, Habib Aboe tidak menjawab secara detailed . "Insyaallah lancar semua ya," katanya sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, menunjukkan sikap yang tenang meski berada dalam tekanan public .
Pemeriksaan ini dipicu oleh pernyataannya dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BNN dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri terkait RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4). Dalam rapat itu, Habib Aboe menyampaikan kekhawatirannya bahwa ada ulama dan pesantren di Madura yang terlibat dalam peredaran drugs . "Saya itu kaget, Pak, ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak?" katanya, menekankan bahwa ada profit besar di balik aktivitas tersebut.
Habib Aboe membantah bernada tendensius. Ia mengaku hanya ingin mengingatkan lembaga penegak hukum agar lebih waspada terhadap daerah-daerah rawan, terutama wilayah pesisir dan perbatasan yang berpotensi menjadi jalur trafficking narkoba. Permintaannya agar temuan ini menjadi perhatian BNN dan Polri menunjukkan upaya untuk mendorong accountability institusi, meski pilihannya menyebut Madura secara eksplisit memicu controversy politik dan keagamaan.
Ini bukan cuma soal pernyataan, tapi soal bagaimana institutions lembaga menghadapi isu sensitif. MKD harus netral.
Mengapa harus sebut Madura? Bisa saja maksudnya baik, tapi dampaknya besar bagi reputation reputasi daerah.
Kalau memang ada bukti, ya harus ditindak. Tapi jangan sampai isu ini malah jadi distraction pengalihan dari masalah lain.
Cuan di narkoba? Jelas. Tapi menyeret ulama tanpa data kuat itu berbahaya. Perlu evidence bukti, bukan sekadar kekhawatiran.
Politisi sering pakai isu moral buat cari perhatian. Ini strategy strategi lama yang mulai menjemukan.
MKD bukan pengadilan, tapi ini soal kode etik. Harus dilihat apakah pernyataannya melanggar ethics etika sebagai wakil rakyat.