PPP Depok Memanas dan Terbelah, Mazhab Ketua DPC Pilih Diam
Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok kini memasuki babak baru yang lebih tense . Dua kubu yang saling berseteru menunjukkan pola respons yang sangat berbeda: satu pihak vokal dan terbuka, sementara kubu lain memilih diam namun tetap active menjalankan agenda organisasi. Di tengah situasi ini, legitimasi dan kepatuhan terhadap aturan partai menjadi isu sentral yang memengaruhi persepsi publik dan kader.
Kubu yang dipimpin Mamun Pratama, selaku Sekretaris DPC PPP Depok, menggelar konferensi pers bersama delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Tapos. Mereka menyatakan diri sebagai pengurus harian (PH) yang sah dengan dukungan mayoritas PAC—delapan dari sebelas—dan menegaskan bahwa semua struktur kepengurusan di bawahnya masih memiliki valid resmi hingga 2027. Menurut mereka, konsolidasi organisasi berjalan kuat hingga ke tingkat ranting, melibatkan hundreds , bahkan thousands kader di tiap wilayah.
Namun, langkah mereka tidak berhenti di situ. Kubu Mamun secara terbuka menolak sejumlah keputusan DPP dan DPW PPP Jawa Barat, termasuk pengangkatan Uu Ruzhanul Ulum sebagai PLT Ketua DPW. Mereka menilai keputusan itu tidak konstitusional dan berpotensi mislead kader serta konstituen. Dalam surat pernyataan resmi, mereka bahkan mengancam akan menempuh legal jika konflik terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil.
Di sisi lain, kubu Mazhab HM, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PPP Depok, memilih pendekatan yang sangat berbeda. Alih-alih terlibat dalam perang pernyataan, Mazhab menegaskan bahwa dirinya tidak akan menanggapi tudingan secara terbuka. "Biarkan DPP yang menentukan," katanya singkat. Sikap restraint ini justru dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri dan ketaatan pada mekanisme internal partai. Sambil menunggu keputusan pusat, kubu Mazhab tetap melanjutkan kegiatan organisasi, termasuk menghadiri Muscab di Bogor—bukti bahwa mesin partai masih berjalan di bawah tekanan political yang tinggi.
Kubu Mamun terlalu cepat public publik soal konflik. Kalau emang sah, kenapa harus teriak-teriak? Yang diam justru kelihatan lebih percaya diri.
Ini bukan cuma soal siapa yang lebih vokal, tapi siapa yang masih taat pada party partai. Menolak SK DPP itu langkah berbahaya, bisa dianggap pembangkangan.
Legitimasi itu penting, tapi jangan lupa soal basis massa. Kalau ribuan kader mendukung satu kubu, itu juga bentuk kekuatan ground di lapangan.
Yang bikin waswas itu ancaman lawsuit gugatan. Politik internal jadi ranah hukum, bisa makin ruwet nanti.
Mazhab pinter. Diam itu strategi. Biarkan pihak lain yang kelihatan emosional, sementara dia tetap jalanin roda organization organisasi.
Dulu partai ini dikenal guyub, sekarang jadi tontonan. Publik makin lose trust hilang percaya sama elit lokal.