Kejati Jatim siap terima pengaduan soal izin tambang yang dipersulit

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membuka pintu bagi masyarakat dan investor yang merasa dipersulit dalam pengurusan izin tambang, meskipun semua requirements persyaratan sudah lengkap. Langkah ini menyusul terungkapnya dugaan corruption korupsi di lingkungan Dinas ESDM Jatim, yang melibatkan permintaan uang secara ilegal untuk memperlancar proses perizinan.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, menegaskan bahwa masyarakat tak perlu takut untuk report melapor jika menemukan praktik bribery suap atau pungutan liar. Ia menyebut bahwa kasus ini terbongkar berkat public report laporan masyarakat yang merasa dipersulit, padahal dokumen mereka sudah memenuhi aturan. Ini menjadi bukti bahwa public trust kepercayaan publik masih bisa menjadi kekuatan dalam pemberantasan korupsi.

Penyidik menduga proses perizinan yang seharusnya berjalan otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) sengaja delayed diperlambat. Mereka yang tidak membayar uang pelicin mengalami obstacle hambatan, meski secara administratif sudah lolos. Untuk izin baru tambang, pungutan mencapai Rp50 juta hingga Rp200 juta, sementara perpanjangan meminta Rp50 juta-Rp100 juta—jumlah yang sangat besar bagi pelaku usaha kecil.

Dalam pengembangan kasus, Kejati menetapkan tiga tersangka, termasuk Kepala Dinas ESDM dan pejabat bidang pertambangan. Uang hasil dugaan pemerasan yang disita mencapai Rp2,36 miliar. Mereka dijerat dengan UU Tipikor dan KUHP Baru, sebuah decision keputusan yang diharapkan memberi efek jera dan mendorong change perubahan dalam tata kelola perizinan di sektor tambang.