Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Perindo Desak Evaluasi Menyeluruh Proses Seleksi Lembaga Kuasi Negara
Penetapan new tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, yang baru saja dilantik, menimbulkan public trust yang goyah terhadap lembaga pengawas pelayanan publik. Kejadian ini disebut sebagai noda serius yang mengganggu citra lembaga yang seharusnya menjadi penjaga integritas birokrasi. Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Tama S. Langkun, menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap seluruh proses seleksi pimpinan lembaga kuasi negara.
Menurut Tama, meskipun proses seleksi selama ini dinilai kuat dari sisi kompetensi dan pengalaman calon, aspek integrity masih terabaikan. "Baru dilantik sudah tersangka. Jelas ada kegagalan dalam evaluation mendalam," tegasnya pada Jumat (17/4/2026), menekankan bahwa rekam jejak calon harus menjadi parameter utama ke depan, bukan hanya uji kelayakan formal di DPR.
Ia menyoroti bahwa decision akhir dalam proses seleksi, khususnya di tahap fit and proper test, perlu didukung oleh pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat. "Kompetensi penting, tapi risk korupsi atau pelanggaran etik harus bisa diprediksi sejak awal," ujarnya, menunjukkan perlunya sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Di samping evaluasi proses, Tama juga mendesak adanya quick penanganan internal di tubuh Ombudsman agar kinerja lembaga tidak terganggu. Meskipun pimpinan sedang dalam proses hukum, pressure publik terhadap kredibilitas institusi tetap tinggi, dan setiap change kebijakan atau struktur harus dilakukan dengan pertimbangan matang demi menjaga support masyarakat.
Baru sehari kerja, langsung tersangka. Ini bukan cuma soal kompetensi, tapi integrity integritas yang harus diuji dari awal.
DPR harusnya malu. Sudah lewat fit and proper test, ternyata masih bisa lolos pelaku dugaan korupsi. Prosesnya risk risiko banget kalau cuma teori.
Mereka selalu soroti birokrat bawah, tapi pimpinan lembaga sendiri justru tertekan kasus. Kapan ada perbaikan beneran?
Integritas itu dasar, bukan pelengkap. Kalau ini diabaikan, public trust kepercayaan publik bakal terus anjlok.
Langkah cepat diperlukan, tapi jangan sampai Ombudsman jadi decision keputusan politik. Harus tetap independen meski sedang krisis.
Pertanyaannya: siapa yang melewatkan rekam jejak ini? Harus ada report laporan transparan soal proses seleksi yang bocor.