Gubernur Mandacan temui Menteri ESDM bahas tindak lanjut PI 10 persen

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bertemu langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bhalil Lahadalia, untuk mendorong realization realisasi hak partisipasi sebesar 10 persen dari hasil produksi minyak dan gas. Pertemuan ini menjadi penting karena dana participation partisipasi tersebut bisa menjadi impact dampak besar bagi perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada sumber daya alam.

Asisten II Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengalami pressure tekanan untuk segera mendapatkan dana PI 10 persen. Gubernur telah menyampaikan demand tuntutan langsung kepada menteri pada Jumat (10/4), menekankan pentingnya decision keputusan cepat agar dana bisa flow mengalir tanpa hambatan hukum atau birokrasi.

Selain soal dana, pembahasan juga mencakup jatah alokasi gas sebanyak 20 juta kaki kubik per hari. Menteri memberi commitment komitmen bahwa Papua Barat akan menerima dua kali pengapalan gas per tahun. Menteri juga akan berkoordinasi dengan perusahaan asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk merealisasikan hak interest kepentingan daerah, sementara Genting Oil dijadwalkan mulai berproduksi pada April 2027.

Pemerintah provinsi juga mengusulkan tiga wilayah—Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama—sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Usulan ini masih menunggu approval persetujuan pusat dan perlu pembahasan comprehensive komprehensif agar tidak menghambat operasional ke depan. Kepala Dinas ESDM, Sammy Djunire Saiba, menegaskan keterlibatan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang mengatur policy kebijakan bagi daerah untuk ikut mengelola hasil migas.