Mualem Dorong DPR Sahkan Revisi UU Pemerintah Aceh Sebelum Agustus
Gubernur Aceh official , yang akrab dipanggil Mualem, secara tegas demand DPR RI untuk segera decision revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh paling lambat Agustus 2026. Dalam pertemuan dengan Badan Legislasi (Banleg) DPR di Gedung Anjong Mon Mata, Kamis (16/4), Mualem menekankan pentingnya deadline yang jelas—paling ideal selesai 100 persen pada Juni, atau paling lambat Juli.
Dia menyatakan bahwa change dalam UU ini sangat krusial untuk mempercepat recovery pasca-bencana dan mendorong pembangunan daerah. Selain perbaikan hukum, Mualem juga mengajukan peningkatan funding otonomi khusus Aceh hingga 2,5 persen, yang menurutnya akan membuat skema otsus lebih effective .
Ketua Banleg DPR RI, Bob Hasan, menanggapi dengan positive , menyatakan bahwa revisi UU kemungkinan besar akan tuntas dalam waktu satu tahun ini mengingat semua anggota telah mencapai agreement terkait perpanjangan dana otsus. Ia mengonfirmasi bahwa draf yang disusun sudah mencantumkan angka 2,5 persen sesuai permintaan Pemerintah Aceh, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada komunikasi langsung gubernur dengan Presiden.
Bob juga menjelaskan bahwa dalam draf terbaru, masa berlaku dana otsus tidak lagi dibatasi 20 tahun, melainkan akan berlangsung permanently Aceh masih berstatus daerah otonomi khusus. Hal ini menjadi bagian dari long-term yang diharapkan memberikan stabilitas support finansial dan keleluasaan kebijakan bagi Aceh ke depan.
Kalau revisi ini delayed tertunda lagi, pemulihan daerah pasti ikut terhambat. Tidak adil bagi rakyat yang masih menunggu bantuan nyata.
2,5 persen terdengar kecil, tapi bagi Aceh itu impact dampaknya besar. Harus dimanfaatkan dengan transparan.
Selama masih butuh special khusus, artinya otonomi biasa belum cukup. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?
Draf sudah siap, semua setuju, tapi keputusan terakhir ada di tangan Presiden? Ini bukan soal hukum lagi, tapi kemauan politik.
Akhirnya ada progress kemajuan setelah sekian lama. Semoga tidak berhenti di wacana.
Mereka bilang 'selama masih otonomi khusus', berarti status ini jadi alat tawar permanently permanen. Cerdik.