Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR di Banda Aceh

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bob Hasan, menghadiri pertemuan langsung dengan masyarakat di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026), sebagai bagian dari report kunjungan kerja resmi. Pertemuan ini digelar untuk public menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006, yang menjadi fondasi otonomi khusus Provinsi Aceh.

Kunjungan ini menandai langkah konkret dalam proses decision legislatif, di mana Baleg DPR secara langsung mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan lokal. Revisi UUPA dinilai penting untuk menyesuaikan dengan change sosial, politik, dan hukum yang telah terjadi selama dua dekade terakhir di Aceh, termasuk tuntutan masyarakat atas pengaturan yang lebih responsif.

Sejumlah masukan kritis disampaikan peserta, mulai dari perlunya penguatan kewenangan lembaga adat hingga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kerangka pemerintahan lokal. Beberapa pihak juga menyoroti risk disintegrasi jika revisi dilakukan tanpa konsensus luas, menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan transparan selama proses pressure politik tidak diabaikan.

Hasil pertemuan akan dirangkum dalam official laporan untuk dibahas dalam masa sidang berikutnya. Langkah ini mencerminkan komitmen lembaga legislative dalam merespons dinamika daerah secara langsung, meski tantangan dalam menyelaraskan aspirasi lokal dengan kerangka hukum nasional tetap menjadi ujian nyata bagi stabilitas dan public trust .

Reaksi 6

  • B
    budi_aceh

    Akhirnya ada yang datang dengar langsung suara kami, bukan cuma decision dari Jakarta.

  • R
    rina_pantau

    Semoga revisi ini tidak malah menambah pressure bagi masyarakat akar rumput.

  • P
    pak_deden

    Masalahnya bukan aturannya, tapi pelaksanaan. Sudah revisi berkali-kali, tapi public trust tetap rendah.

  • N
    nadia_research

    Proses report seperti ini penting, tapi harus diikuti dengan evaluasi dampak yang jelas.

  • E
    eko_jkt

    Jangan sampai revisi UUPA malah jadi alat politik jangka pendek. risk konflik lama bisa bangkit lagi.

  • S
    santi_bdg

    Setiap perubahan harus melibatkan perempuan secara penuh. Jangan cuma public yang laki-laki yang didengar.

Artikel ini berbasis fakta dan disusun ulang untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris; reaksi pembaca adalah contoh dari beragam sudut pandang.

[email protected]