Kementerian Hukum Resmi Sahkan Kepengurusan Partai Bulan Bintang di Bawah Pj Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah
Kementerian Hukum secara resmi approve kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin oleh Penjabat Ketua Umum interim . Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum tertanggal 9 April 2026, menandai penyelesaian proses internal partai pasca leadership sebelumnya yang menuai polemik.
Pengesahan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Dewan Partai pada 11 Maret 2026, yang menunjuk Yuri Kemal sebagai acting ketua umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal. Wakil Ketua Umum PBB, Randy Bagasyudha, menegaskan bahwa SK ini mengakhiri potensi dualism kepengurusan di tingkat pusat. "Tidak ada lagi klaim sah dari pihak lain," ujarnya, menekankan bahwa seluruh organizational partai kini berada di bawah struktur yang diakui negara.
Randy juga memberikan warning tegas terhadap siapa pun yang masih mengatasnamakan DPP PBB di luar struktur resmi. Tindakan tersebut, kata dia, bersifat ilegal dan melawan hukum. Partai juga menyatakan tidak responsible atas segala konsekuensi materiil maupun immateriil yang ditimbulkan oleh kelompok yang tidak memiliki authority sah.
Meski pusat telah jelas, dinamika di daerah tetap perlu dijaga. Randy menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di sejumlah provinsi tetap valid , termasuk DPW NTB yang dipimpin Nadirah, DPW Sumatera Utara oleh Awaludin Sibarani, dan DPW Sumatera Selatan oleh Chandra Darmawan. Ini menjadi upaya untuk memastikan stability organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Akhirnya jelas juga. Dualisme itu selalu bikin confusion kebingungan di akar rumput.
Tapi kok selalu ada saja yang ngaku-ngaku DPP padahal SK-nya sudah terbit? authority Kewenangan negara harus lebih dihormati.
Yuri Kemal jabat sebagai interim penjabat, bukan ketua tetap. Ini cuma solusi sementara, masih ada potensi gesekan nanti.
Yang penting DPW NTB tetap sah. Ibu Nadirah kerja keras banget membangun basis di sana.
Partai kecil begini saja ribut, apalagi partai besar. leadership Kepemimpinan yang jelas itu kunci.
Kalau ada yang nekat pakai nama DPP tanpa izin, langsung laporkan ke polisi aja. Biar jadi legal proses hukum.
SK Kemenkum jelas, tapi politik di lapangan nggak semudah itu. stability Stabilitas organisasi butuh lebih dari sekadar surat.
Pengesahan ini langkah awal, bukan akhir. Harus diikuti dengan transparency transparansi dan konsolidasi internal.