Pemprov Kaltim Kembali Jadi Sorotan: dari Renovasi Rumah Dinas Rp 25 Miliar, Kini Uang Saku Ormas Rp 42 Juta
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali berada dalam public trust setelah sejumlah keputusan anggaran menuai kritik tajam. Setelah kontroversi pengadaan mobil dinas new seharga Rp 8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan, kini muncul report soal anggaran renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar. Polemik terbaru muncul dari usulan uang saku untuk peserta organisasi masyarakat sebesar Rp 42 juta, yang langsung memicu pressure dari berbagai pihak.
Awalnya, mobil dinas jenis Range Rover yang dianggarkan Rp 8,5 miliar menjadi sorotan setelah informasi tersebut sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Rudy Mas’ud 'disentil', dan Pemprov memutuskan mengembalikan kendaraan ke penyedia serta menarik dana ke kas daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan proses ini dilakukan secara transparent dan sesuai prosedur hukum. Dana sebesar Rp 7,5 miliar telah masuk kembali ke Bank Kaltimtara, sementara pajak senilai Rp 957 juta sedang dalam proses restitusi.
Soal anggaran Rp 25 miliar untuk rumah dinas, Faisal menjelaskan bahwa dana tersebut bukan hanya untuk rehabilitasi bangunan utama, tetapi juga mencakup penataan ruang kerja kantor gubernur dan fasilitas wakil gubernur. Ia menekankan bahwa anggaran berasal dari beberapa tahun berbeda — termasuk APBD 2024, 2025, dan perubahan anggaran — serta sudah direncanakan sebelum pejabat baru menjabat. Bangunan yang lama kosong memang membutuhkan maintenance besar, kata dia, untuk menjamin safety dan kelayakan fungsi.
Namun, usulan terbaru yang paling memicu public concern datang dari Badan Kesbangpol Kaltim, yang mengusulkan Rp 105.000 per orang untuk 400 peserta ormas dalam acara silaturahmi, total Rp 42 juta. Plt Kepala Kesbangpol Arih Franata mengakui ini inisiatif pribadinya dan menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku terburu-buru tanpa konsultasi dengan pimpinan. Usulan itu akhirnya decision , dan tidak ada dana yang released . Insiden ini menunjukkan betapa risk kepercayaan bisa muncul dari satu keputusan yang terkesan tidak carefully .
Bayar ormas Rp 42 juta untuk silaturahmi? cost Biaya transport bisa ditanggung, tapi angka segitu terlalu besar buat acara yang seharusnya simbolis.
Setiap kali ada change perubahan pejabat, pasti ada renovasi besar-besaran. Kenapa tidak dipakai dulu, diperbaiki pelan-pelan sesuai need kebutuhan?
Gubernur dikoreksi Presiden, bawahannya bikin usulan kontroversial. Ini bukan soal uang, tapi soal respect hormat terhadap public money uang rakyat.
Mungkin niatnya baik, tapi execution eksekusi kebijakan harus lebih matang. Harusnya konsultasi dulu sebelum bikin proposal usulan.
Rp 25 miliar buat rumah dinas sementara sekolah rusak. priority Prioritas publik lagi kacau balau.
Yang bikin miris, usulan uang saku datang dari pejabat yang seharusnya jaga integritas. Harusnya jadi panutan, bukan tambah pressure tekanan.