Dankor Brimob: Penanganan Massa Kini Tak Harus dengan Kekerasan
Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Ramdani Hidayat, menegaskan bahwa penanganan aksi massa kini tidak lagi mengandalkan violence , melainkan pendekatan persuasif dan humanis. Dalam keterangan yang disampaikan di Mako Korbrimob Polri, Depok, pada Selasa (21/4/2026), Ramdani menekankan pentingnya menunjukkan soft power sebagai langkah awal sebelum mempertimbangkan tindakan tegas.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengamanan unjuk rasa, fungsi kepolisian seperti Binmas dan Sabhara akan dikerahkan terlebih dahulu. Korps Brimob sendiri diposisikan sebagai kekuatan terakhir jika situasi berubah menjadi anarkis. "Kita sampaikan bahwa PHH bukan pasukan huru-hara, tapi pasukan untuk mencegah anarkis," ujarnya, menegaskan kembali peran strategis pasukan tersebut dalam menjaga public order .
Tindakan tegas, kata Ramdani, hanya akan dilakukan bila aksi massa telah melibatkan pelanggaran hukum serius seperti property damage , pembakaran, atau mengancam keselamatan jiwa. "Kalau unjuk rasa, semua boleh. Tapi kalau sampai membahayakan nyawa, baru kita tindak," tegasnya, menunjukkan batas jelas antara hak berekspresi dan ancaman terhadap public safety .
Perubahan pendekatan ini juga bagian dari upaya menyamakan persepsi seluruh jajaran Brimob, dari pusat hingga daerah. Di tengah global dynamics yang memengaruhi keamanan dalam negeri—seperti potensi gangguan akibat kenaikan harga energi—Baintelkam Polri telah memetakan risiko dan mendorong koordinasi lintas fungsi. Meski demikian, Ramdani memastikan situasi saat ini masih terkendali dan dapat ditangani oleh satuan wilayah tanpa perlu keterlibatan masif dari pasukan cadangan.
Akhirnya Brimob juga paham bahwa public trust kepercayaan publik dibangun dari perlakuan yang manusiawi, bukan dari tameng dan gas air mata.
Tapi ingat, 'kekuatan terakhir' sering jadi dalih buat nunggu rusuh dulu sebelum turun tangan. Harus ada accountability akuntabilitas yang jelas kalau pakai kekuatan.
Ini langkah maju, tapi apakah pelatihan dan mental anggota di lapangan sudah sejalan dengan policy kebijakan baru ini?
Selama masih ada ancaman terhadap life jiwa, tindakan tegas harus tetap menjadi opsi. Tapi proporsional, bukan represif.
Kenaikan harga energi bisa picu unjuk rasa besar. Kesiapsiagaan harus disertai transparency transparansi agar tidak salah baca situasi.
PHH sebagai pencegah anarkis, bukan pemecah kerumunan. Harapan besar agar ini bukan sekadar retorika belaka.