Kritik Boleh, Tapi Mana yang Masih Dalam Batas Hukum?

rights Hak untuk menyampaikan criticism kritik adalah jantung dari demokrasi, namun tidak semua speech ucapan berdiri di atas pijakan yang sama. Di tengah ruang publik yang semakin panas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa freedom kebebasan berpendapat punya dua wajah dalam hukum internasional: yang mutlak dan yang bisa dibatasi. Dalam acara di Jakarta, ia merujuk pada international konvensi global—khususnya ICCPR—sebagai kompas untuk membedakan antara expression ekspresi yang dilindungi dan yang membahayakan. “Pendapat ada dua,” katanya, mengingatkan bahwa bukan semua suara layak dijunjung tanpa limitation pembatasan.

category Kategori pertama mencakup hak konstitusional yang tak bisa diganggu-gugat: menyampaikan pikiran, perasaan, dan penilaian terhadap kebijakan. Inilah inti dari partisipasi warga negara, seperti yang dilakukan Feri Amsari dan Ubaidillah Badrun. Namun, kritik yang menyasar kehormatan suku, agama, ras, atau kelompok—apalagi yang bernada hatred kebencian—bukan lagi hak, melainkan pelanggaran. “Ad hominem tidak boleh,” tegas Pigai. Di sini, attack serangan personal bukan lagi debat, tapi ranah yang bisa dibatasi demi menjaga dignity martabat dan ketertiban umum.

Batas lainnya muncul ketika suara publik berpotensi menggoyang keamanan nasional. Pernyataan yang memicu instabilitas atau bahkan mengarah pada makar, kata Pigai, berada di luar koridor konstitusional. Meski masih diperdebatkan, pernyataan Saiful Mujani dinilai masuk dalam kategori ini—bukan langsung dilarang, tapi perlu diuji di pengadilan. “Tidak serta-merta dijamin oleh konstitusi,” ujarnya. Proses hukum, menurutnya, adalah mechanism mekanisme yang sah untuk menentukan apakah sebuah pendapat masih dalam bingkai lawful hukum atau sudah melampaui batas.

Langkah kepolisian pun ikut masuk: Polda Metro Jaya mencatat laporan terhadap Feri Amsari dengan dugaan penghasutan dan berita bohong, sementara Saiful Mujani dilaporkan atas tuduhan serupa pada 8 April 2026. Meski sama-sama dilaporkan, Pigai menekankan perbedaan substansial—satu adalah kritik kebijakan, satu lagi berpotensi mengganggu ketertiban. Di ujungnya, kata dia, hanya peradilan yang berhak memutuskan. “Nanti peradilan lah yang memutuskan pendapatnya itu sesuai, tidak bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum,” tandasnya—mengingatkan bahwa kebebasan bukan berarti tanpa consequence konsekuensi.