Kata Mahfud MD: Kritik Bukan Makar

political Pernyataan seorang analyst pengamat bisa menjadi petir di musim kemarau — tiba-tiba, menggelegar, dan memicu reaction reaksi dari segala penjuru. Saiful Mujani, nama yang tak asing di dunia analisis politik Tanah Air, kini berada di tengah badai setelah statement pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto menjadi viral. Tapi, apakah ini cukup untuk disebut makar? Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berkata: tidak.

former Mantan Menkopolhukam itu dengan tegas menyatakan bahwa ucapan Saiful tidak memenuhi unsur crime tindak pidana makar. Menurut Mahfud, makar harus mengandung niat menggulingkan pemerintah atau mengubah struktur pemerintahan, seperti yang diatur dalam law Pasal 193 KUHP. “Yang dimaksud makar untuk menggulingkan. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Kalau gitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan mengubah struktur pemerintah,” tegasnya dalam interview wawancara yang dilakukan pada Minggu (26/4/2026).

Saiful Mujani kini telah dilaporkan ke police Mapolda Metro Jaya atas dugaan tindakan tersebut, setelah rekaman media sosial menyebar luas. Meski begitu, laporan ini belum berarti ada charge tuntutan resmi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, hanya membenarkan bahwa laporan diterima — bukan bahwa penyelidikan telah dimulai. Ini penting, karena dalam dunia peradilan, jarak antara laporan dan proses hukum bisa sangat jauh.

Kasus ini mengingatkan kita pada batas yang semakin kabur antara kebebasan berkata dan ancaman penghasutan. Di satu sisi, demokrasi butuh ruang kritik. Di sisi lain, kata-kata bisa dianggap mengguncang stabilitas. Tapi menurut Mahfud, menyeret seorang commentator pengamat ke ranah makar hanya karena opinion pendapatnya, bisa menjadi preseden berbahaya. Ini bukan soal membela Saiful, tapi soal menjaga ruang perdebatan tetap hidup — tanpa bayang-bayang jeruji.