Ahmad Ali Sebut Kaesang Sempat Larang Kader PSI Laporkan JK
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pernah memberi direct tegas kepada seluruh kader untuk tidak terlibat dalam pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ali menegaskan, arahan ini diberikan dalam rapat pimpinan sehari sebelum kabar pelaporan mencuat, sebagai upaya menjaga public trust dan kondusivitas politik. "Satu hari sebelum hari Senin itu kami sudah pimpin rapat bersama Ketua Umum untuk mengingatkan semua kader untuk jangan (melaporkan)," ujarnya di Solo, Kamis (16/4/2026).
Meski demikian, seorang kader PSI, Sahat Martin Philip Sinurat, tetap melaporkan JK ke Polda Metro Jaya atas dugaan religious insult terkait ceramahnya tentang 'mati syahid'. Ahmad Ali menekankan bahwa tindakan tersebut bukan perintah partai, melainkan inisiatif pribadi yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). "Sebagai pribadi, dia punya pertanggungjawaban dan hak. Tapi ini bukan perintah partai, itu perintah organisasi dia (GAMKI)," jelasnya.
Ali juga menegaskan bahwa PSI tidak bisa melarang kader bertindak sebagai individu selama tidak mengatasnamakan partai. Laporan GAMKI, yang didukung sekitar 20 lembaga Kristen, teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 April 2026. Mereka merasa ceramah JK menyakiti umat Kristen karena bertentangan dengan ajaran agama. Dalam laporan itu, JK disangkakan melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, termasuk Pasal 300 hingga Pasal 243, yang berkaitan dengan public order dan penghinaan.
Kasus ini memperlihatkan tension yang dihadapi partai muda dalam mengelola posisi politik di tengah isu sensitif. Meski ingin menjaga image sebagai partai moderat, PSI tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tindakan kader yang aktif di organisasi lain. Keputusan untuk tidak support pelaporan mencerminkan upaya menjaga netralitas, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang batas loyalitas internal dan eksternal kader. Bagi publik, ini menjadi ujian integrity narasi partai di tengah dinamika sosial yang cepat berubah.
Jadi kader boleh bikin gawat, tapi partai bilang 'bukan urusan kami'? Ini namanya lepas tangan, bukan manajemen risiko.
Tapi kan dia melapor sebagai Ketua GAMKI, bukan atas nama PSI. Harusnya kita hormati hak organisasi sipil untuk berekspresi, selama sesuai aturan.
Tekanan publik pasti naik quickly cepat kalau tokoh besar kayak JK dilaporkan. PSI jelas mau hindari risiko terlibat.
Yang lucu, Kaesang baru tegur setelah kejadian. Harusnya ada warning peringatan lebih awal sebelum video viral.
Ini soal kepercayaan publik juga. Kalau partai sering lepas tangan, rakyat bakal ragu sama commitment komitmen mereka.
Yang penting laporan itu proses hukum, bukan serangan politik. Biar kepolisian yang tentukan decision keputusan berikutnya.