3 Eks Anak Buah Nadiem Dituntut 6-15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
Tiga mantan pejabat di bawah eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut hukuman penjara antara 6 hingga 15 tahun dalam kasus korupsi pengadaan new digital untuk sekolah. Jaksa menyatakan mereka terbukti bersalah secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan jaksa dari Kejaksaan Agung menyebut para terdakwa melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan merusak public trust terhadap program digitalisasi pendidikan.
Para terdakwa adalah Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief (IBAM), yang saat itu menjabat sebagai tenaga konsultan. IBAM dituntut paling berat: 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan tambahan risk hukuman tambahan jika tidak membayar uang pengganti sebesar Rp16,92 miliar. Sementara Sri dan Mulyatsyah masing-masing dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, dengan subsider hukuman penjara jika denda tidak dibayar. Kasus ini menyoroti bagaimana decision pengadaan yang tidak didukung data valid bisa memicu kerugian besar.
Jaksa mendalilkan bahwa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dilakukan tanpa kajian kebutuhan yang jelas, terutama untuk daerah 3T—terluar, tertinggal, terdepan—sehingga program ini dianggap tidak efektif. Penyusunan anggaran juga dilakukan tanpa report survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Alih-alih mempercepat transformasi pendidikan, proyek ini justru menciptakan pressure baru terhadap keuangan negara dan menimbulkan pertanyaan serius atas akuntabilitas kebijakan kementerian.
Meski tidak dituntut secara langsung, nama Nadiem Makarim disebut berkali-kali dalam dakwaan karena diduga turut mengarahkan kebijakan pengadaan tersebut melalui para terdakwa dan staf khususnya. Jaksa menyatakan hal ini sebagai faktor yang change tuntutan karena bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Publik kini menuntut transparency lebih jauh, sambil mempertanyakan sejauh mana kontrol internal mampu mencegah penyimpangan dalam program strategis seperti ini.
Bayangkan, uang sebesar itu bisa membangun ribuan sekolah. Malah habis untuk perangkat yang tidak tepat sasaran. price Harga kesalahan ini terlalu tinggi.
Mereka bilang ini untuk digitalisasi, tapi di lapangan banyak sekolah tidak punya listrik apalagi internet. public trust Kepercayaan publik terus dipertaruhkan.
Nadiem tidak dituntut, tapi namanya muncul terus. Apakah ini hanya risk risiko jabatan atau ada pertanggungjawaban politik yang harus dia pikul?
6 tahun untuk dua orang, 15 untuk satu. Apa beda perannya sampai hukumannya jauh berbeda? Harusnya decision keputusan ini dijelaskan secara terbuka.
Dari awal saya curiga dengan proyek Chromebook ini. Terlalu cepat dieksekusi tanpa uji coba memadai. quickly Cepat bukan berarti baik.
Uang pengganti miliaran rupiah? Dari mana mereka bayar kalau tidak dari hasil korupsi juga. market Pasar proyek pemerintah masih jadi lahan subur.