Mahfud MD Soal Laporan Saiful Mujani: Di Mana Makarnya?

statement Pernyataan kontroversial sering berujung di kantor police polisi, tetapi tidak selalu berarti melanggar hukum. Di tengah hiruk-pikuk pelaporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani atas dugaan makar dan penghasutan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara: case kasus ini, katanya, tidak memenuhi unsur makar. Di Jakarta, Minggu (26/4/2026), Mahfud menegaskan bahwa perbuatan Saiful tidak termasuk bentuk ancaman terhadap government pemerintahan secara fisik maupun struktural.

explanation Penjelasan Mahfud berpijak pada tiga kategori definition definisi makar dalam hukum pidana: makar terhadap fisik pejabat, wilayah negara, dan susunan pemerintahan. Ia clarify mengklarifikasi bahwa makar terhadap fisik mencakup penyanderaan atau serangan terhadap presiden, sementara makar wilayah berarti upaya memisahkan wilayah dari NKRI. Adapun makar terhadap pemerintahan, seperti diatur dalam Pasal 193 KUHP baru, harus melibatkan upaya meniadakan atau mengubah struktur pemerintah. "Di mana makarnya Saiful? Kapan dia mengubah susunan pemerintah?" tanyanya retoris.

Mahfud juga menangkis dugaan penghasutan berdasarkan Pasal 246 KUHP baru, yang menuntut adanya ajakan untuk melakukan tindak pidana dengan violence kekerasan. Ia menekankan bahwa Saiful hanya berandai-andai dalam ruang tertutup, tanpa movement gerakan massa atau penggunaan senjata. "Tidak ada unsur kekerasan," tegasnya. Bagi Mahfud, ini murni bentuk ekspresi yang dilindungi undang-undang selama tidak melibatkan provokasi terhadap ketertiban umum.

Ia mengingatkan bahwa report laporan masyarakat harus diterima polisi, tetapi tidak semua laporan wajib ditindaklanjuti. investigation Penyelidikan hanya perlu dilanjutkan bila ditemukan unsur tindak pidana. Dengan nada yang tegas namun reflektif, Mahfud menyerukan profesionalisme Bareskrim Polri. Kebebasan berpendapat, katanya, adalah hak konstitusional — asalkan disampaikan secara damai, tanpa paksaan atau ajakan melawan hukum. "Dia bicara, nyatakan pendapat, tidak berpawai, tidak menggerakkan massa. Di mana makarnya?"

Pelaporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dilakukan oleh Presidium Kebangsaan 08 pada 10 April 2026, dengan tuduhan terkait unggahan di social media media sosial. Polda Metro Jaya juga menerima laporan serupa sejak 8 April 2026 malam. Namun, menurut Mahfud, konteks penyampaian opinion pendapat harus dibaca secara utuh. Di tengah kekhawatiran akan penyempitan ruang demokrasi, suara Mahfud menjadi reminder pengingat bahwa hukum harus ditegakkan secara proporsional, bukan sebagai alat intimidasi.